Jakarta, JournalisNEWS.com – Forum Membangun Desa (FORMADES) mengecam keras peredaran pupuk palsu yang telah merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun. Kasus ini dianggap sebagai bentuk kejahatan serius yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian, sekaligus memukul perekonomian petani yang sudah tertekan oleh berbagai persoalan lain seperti kelangkaan pupuk subsidi, rendahnya harga hasil tani, dan tingginya biaya produksi.
Yoseph Heriyanto, Ketua Bidang Litbang dan Inovasi FORMADES, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kasus ini, terutama setelah menghadiri acara Rembuk Tani yang diadakan oleh petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, salah satu peserta mengungkapkan kecurigaan terkait kualitas pupuk subsidi dibandingkan pupuk non-subsidi.
“Seorang petani menyampaikan kepada kami bahwa mereka mencurigai ada perbedaan kualitas antara pupuk subsidi dan non-subsidi. Menurut mereka, pupuk non-subsidi jauh lebih baik dalam meningkatkan hasil panen, sementara pupuk subsidi terlihat lebih ‘lemah’ dari segi kualitas. Bahkan, secara kasat mata, warna pupuk subsidi dan non-subsidi sudah berbeda. Jika benar, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa pupuk palsu telah masuk ke dalam jalur distribusi resmi,” ujar Yoseph.
FORMADES juga menyoroti pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) yang sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan perusahaan yang memproduksi pupuk palsu dan berkualitas rendah. Menyikapi hal ini, FORMADES mendesak Menteri Pertanian untuk segera merilis nama-nama perusahaan dan distributor nakal tersebut kepada publik.
“Rilis nama-nama perusahaan dan distributor yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu, ini merupakan langkah penting untuk membangun transparansi dan memberikan efek jera. Publik, terutama petani, berhak mengetahui siapa saja pihak-pihak yang telah menghancurkan mata pencaharian mereka dan merusak sistem distribusi pupuk di negara ini,” tegas Yoseph.
FORMADES menegaskan bahwa jika nama-nama perusahaan tersebut tidak diungkapkan, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan semakin memperburuk kondisi petani. Yoseph juga mendesak agar pemerintah segera memperkuat pengawasan terhadap produksi dan distribusi pupuk, terutama pupuk subsidi, guna memastikan keamanan dan kualitasnya pada masa tanam saat ini.
“Kami menyerukan adanya kompensasi bagi petani yang menjadi korban. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada petani agar mereka lebih mampu membedakan pupuk asli dan yang palsu. Langkah ini perlu dilakukan segera untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan,” tegas Yoseph.
FORMADES mengingatkan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan bangsa yang harus dijaga bersama. Dalam pernyataannya, organisasi ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung keadilan bagi para petani dan memastikan sektor pertanian tetap berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Sofyan)
