Batu Bara, JournalisNEWS.com- , DPRD Batu Bara menggelar sidang paripurna tentang pandangan umum masing-masing fraksi atas tiga Ranperda di gedung dewan di Lima Puluh. Selasa, (9/5/2023).
Sidang paripurna ini dibuka langsung Wakil Ketua I DPRD Batu Bara Ismar Khomri didampingi Wakil Ketua II Syafrizal. Dihadiri Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten III, Sekdakab diwakili Kabag Risalah, seluruh anggota Dewan, para OPD dan unsur Forkopimda Batu Bara.
Dalam kesempatan ini, Amirtan selaku juru bicara Fraksi PDIP menyambut baik atas penyertaan modal PT Pembangunan Batra Jaya (PBJ) untuk meningkatkan kinerja sekaligus penguatan struktur modal sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD Batu Bara. Terkait Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak, PDIP bahwa Ranperda ini sangat penting sebagai payung hukum untuk memenuhi semua hak dasar anak.
PDIP juga mengapresiasi Pemkab Batu Bara yang telah menyusun Ranperda perubahan keempat atas perda nomor 7 tahun 2016, tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Batu Bara. Fraksi PDIP berharap, Ranperda penambahan penyertaan modal PT Pembangunan Batra Berjaya, Ranperda Perlindungan Anak,Ranperda Tentang Perubahan ke empat atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. “Agar segera ditindak lanjuti sehingga bisa ditetapkan sebagai Perda yang nantinya menjadi landasan hukum dalam menetapkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Batu Bara,” ujar Amirtan.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Rizky Aryetta mengatakan, agar Ranperda perlindungan anak agar dilakukan sesuai mekanisme dengan membentuk panitia khusus. Untuk Ranperda penyertaan modal ke BUMD PT Pembangunan Batra Berjaya harus mempedomani UU yang mengatur BUMD, yaitu Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017, tentang BUMD, Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019. “Tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah,” jelasnya.
Fraksi Gerindra, Ahmad Fahri Meliala dalam kesempatanya juga meminta penjelasan secara lengkap terkait dengan penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya. “Kami butuhkan agar penambahan penyertaan modal tersebut tepat sasaran dan jelas peruntukkannya, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sementara Suprayitno dari Fraksi PAN menegaskan penambahan penyertaan modal PT. Pembangunan Batra Berjaya haruslah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tujuan penambahan penyertaan modal benar-benar tercapai sesuai yang diharapkan. “Guna mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten Batu Bara,” kata Suprayitno.
Sedangkan Fraksi Demokrat melalui jubirnya Syahril Siahaan menegaskan, dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda untuk senantiasa memperhatikan aspek Hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara perda-perda yang ada. Dengan demikian perubahan tersebut, benar-benar bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki payung Hukum yang kuat.
“Sehingga Ranperda tersebut aman dan nyaman bagi kita semua, dan sesungguhnya nota Ranperda yang disampaikan eksekutif harus direspon secara kritis, baik dari dimensi sosiologis maupun perspektif hukum dan undang-undang tertinggi negara republik indonesia,” tegasnya.
Fraksi Demokrat memandang ranperda perubahan atas perda Kab. Batu Bara no.3 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal BUMD, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal senada juga ditegaskan juru bicara Fraksi PKS, Amat Mukhtar yang menyampaikan beberapa poin penting, yakni terkait penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya. Fraksi PKS sangat berharap agar penambahan penyertaan modal tersebut harus dilakukan secara professional oleh Pemerintah Batu Bara. (Erwanto)
