Pematangsiantar, JournalisNews.com – Memberikan rasa aman,Kapolres Pematangsiantar AKBP Fernando,SH,SIK diwakili Wakapolres Kompol Pardamean Hutahean,SH,S.IK,MH pimpin pelaksanaan pengamanan (PAM) aksi unjuk rasa (Unras) damai dari kesatuan aksi Mahasiswa dan pemuda Pematangsiantar yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar), Koalisi Pemuda Siantar-Simalungun (Kopasis) dan Pemuda Milenial Kognitif (PMK).
Pengamanan dimulai dari titik kumpul di Lapangan Parawisata Jln.Merdeka Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan sasaran/rute aksi Kejari Pematangsiantar dan Mapolres Pematang Siantar,DPRD kota Pematangsiantar dan Kantor Walikota Pematangsiantar di Jln. Merdeka Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar,Senin (3/4/2023) sekira pukul 10.00 Wib.
Kegiatan aksi dipimpin oleh koordinator aksi Gading.S dengan jumlah massa lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) orang. Adapun tuntutan aksi yaitu bersama rekan seperjuangan mahasiswa se-Tanah Air yang turut melakukan gelombang aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang menindas hak anak bangsa.
“Kami dari Pematangsiantar menolak pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap telah menindas masa depan kami generasi penerus bangsa,Usut tuntas dugaan pidana pemalsuan dokumen negara yang dilaporkan ke Kejari sebelumnya”teriak Gading selaku Orator.
Berikutnya pengunjuk rasa meminta DPRD buat Pansus penyertaan modal PD PAUS dan merekomendasikan bubarkan PDPAUS!!!,Meminta DPRD segera menyelesaikan Ranperda agar tidak menjadi lembaga mandul terkhusus Ranperda RT,RW,meminta DPRD menolak LKPJ Walikota Pematang Siantar,Meminta APH proaktif mengawasi kebijakan strategis Pemko yang menggunakan anggaran negara,Mendesak pembenahan menyeluruh bagi pejabat/aparatur,tata kerja dan kebijakan demioptimalisaasi pemerintahan,Melibatkan mahasiswa untuk turut andil memberikan masukan dan evaluasi kepemimpinan Walikota Pematang Siantar mendesak Kejari Pematangsiantar dan Kapolres Pematang Siantar untuk segera memanggil/memeriksa terlapor Walikota Pematang Siantar dkk dalam dugaan pemalsuan dokumen negara.Meminta Walikota dan anggota DPRD untuk berefleksi diri akan apa saja yang sudah dilakukanselama menikmati uang rakyat sebagai pejabat dan meminta DPRD segera menjelaskan ke publik terkait usaha pengajuan pemakzulan yang sudah menggunakan anggaran negara ratusan juta.
Setelah massa menerima penjelasan di kantor kejaksaan dan Polres Pematang Siantar massa Kembali melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD dan kantor walikota Massa tiba di depan Kantor Walikota Pematang Siantar Jln. Merdeka Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan melakukan Oorasi secara bergantian serta membacakan Statement dan aspirasi dan Polres Pematangsiantar telah mempasilitasi Asisten satu untuk memberikan tanggapan namun pengunjuk rasa tidak bersedia harus dengan walikota pematang siantar sehingga massa melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Walikota Pematangsiantar Jln. Merdeka Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.
Pada Pukul 13.30 Wib personil Polres Pematangsiantar melaksanakan apel konsolidasi mewakili Kapolres Pematangsiantar Kabag SDM Kompol Henrik Situmorang ,MM menyampaikan terimakasih kepada para pengunjuk rasa karena sudah menjaga kekondusipan di Kota Pematangsiantar,dalam menyampaikan orasinya yang berjalan aman dan damai.(Abdul Halil)
