26.5 C
New York
Kamis, Agustus 11, 2022

Buy now

Terkait Pengumuman Direktur PDU Pasar Nomor 5112, Ini Kata Epza

Medan, JournalisNEWS.com – Pegamat Hukum dan Sosial Sumut Eka Purtra Zakran, SH MH (Epza) memberikan tanggapan atas dikeluarkannya pengumuman Nomor 5112/2778/PUDPKM/2022 tertanggal 22 Juni 2022 oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Sumarno, SE.

Ketua Umum PB-PASU itu menegaskan bahwa pemberlakuan pengutipan biaya kontribusi maintenance kios/stand sebagaimana yang dimaksud dalam pengumuman Direksi PUD Pasar Kota Medan tersebut jelas membebani dan memberatkan bagi masyarakat pedagang, khususnya pedagang kecil dan menengah. Jika ada pegutipan untuk biaya ini dan itu, baik mengatasnamakan untuk meningkatkan pelayanan prima ataupun perawatan fasilitas dan lain sebagaimnya jelas memberatkanlah bagi para pedagang.

Dikeluarkannya pengumuman tentang pemberlakuan pengutipan biaya kepada para pedagang, pendeknya akan menambah beban baru. Di satu sisi kondisi ekonomi masyarakat pasca Covid-19 masih lesu dan luluh lantah. Di sisi yang lain, bahwa dampak dari pengutipan tersebut akan berdampak dan menjadi beban yang merugikan bagi para pedagang.

Diterapkannya pemberlakuan pengutipan biaya, selain menambah beban dan juga menjadi masalah baru. Mestinya Pemko Medan membantu atau mensuport para pedagang, khususnya pedagang kecil agar ekonomi tumbuh dan membaik sehingga perekonomian masyarakat yang selama ini lesu menjadi cepat pulih dan bangkit. Kalau perlu para pedagang UMKM ini diberi suntikan atau tambahan modal, bukan diberatkan denga pengutipan biaya ini, biaya itu.

Bagaimana pedagang mau bangkit?. Ekonomi masyarakat saat ini lesu, jangan berharap dapat untung besar, untuk bertahan saja susah. Kita lihat pasca Covid-19 dan penerapan PPKM oleh pemerintah, banyak pedagang yang gulung tikar, banyak masyarakat yang menganggur, trauma dan stres akibat himpitan masalah ekonomi.

Sejatinya pemerintah memberikan solusi terbaik, agar perekonomian masyarakat bangkit. Mudahkan semua urusan, jagangan dipersulit dan jangan terus-terusan menambah beban. Nanti banyak orang gila dan stres akibat tekanan ekonomi yang semakin berat ini,”papar Epza.

Lebih jauh dikatakan Epza, bahwa diterapkannya pemberlakuan pengutipan kepada para pedagang spiritnya tidak sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah pusat melalui Menpanekraf selalu mengkampanyekan untuk memberi kemudahan, bukan mempersulit agar usaha kecil dan menengah serta pariwisata kita menggeliat, cepat tumbuh dan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, sebelumnya sudah saya ingatkan, hati-hati menerapkan pemberlakuan pengutipan biaya-biaya ini. Jangan sampai terindikasi kepada pungli. Kalau terindikasi pungli jelas bertentangan dengan Pasal 368 KUHP dan ancaman pidananya maksimal 9 tahun itu.

Belum lagi kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E UU No. 31tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelaku dapat dipidana maksimal 20 tahun penjara dan/atau denda 1 Milyar. Jadi biar gak berabe, saran saya dicabut saja pengumunan yang memberatkan itu,”tegas Epza. (Abd Halil)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
3,433PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Articles