Jakarta, JournalisNEWS.com – Anggota DPR RI asal Aceh Partai PDIP Jamaludin Idham, SH, MH, Senin (24/2/2025), dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi XIII dengan Dirjen Imigrasi dan Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Barat meminta pemerintah harus serius menangani persoalan pengungsi Rohingya ini yang sering mendarat di Aceh.
“Dari beberapa kasus kedatangan pengungsi Rohingya ini sepertinya ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang berindikasi perdagangan manusia, justru permasalahan nya persoalan Etnis Rohingya ini tidak selesai-selesai di Aceh yang justru membuat kehidupan sosial masyarakat Aceh terganggu,”ujar Jamaludin putra asli Kabupaten Nagan Raya ini.
Lebih lanjut Jamaludin meminta pemerintah untuk bisa lebih serius menangani persoalan kedatangan pengungsi Rohingya agar mereka tidak lagi memilih Aceh sebagai tujuan utama, karena dari data yang diperoleh sejak beberapa tahun yang lalu pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh lebih dari 2000 orang dan kasus terakhir terjadinya pada Oktober 2024 yang lalu dan ditangani oleh penegak hukum Polda Aceh dan ada yang ditetapkan sebagai tersangka perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia sendiri, tuturnya.
“Jadi diskusinya bukan lagi tentang bagaimana menangani pengungsi rohinya di Aceh, tapil ebih pada bagaimana supaya pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke aceh, apa upayanya instansi lainnya secara kolaboratif, baik dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (badan keamanan laut) dan instansi terkait lainnya, intinya harus ada solusi yang jelas menghambat lalu lintas keluar masuk Rohingya ke Aceh, saya pikir itu pimpinan dan pak dirjen, karena asumsi masyarakat, pengawasan keamanan laut kita itu kurang produktif,”ujarnya
Seharusnya pengungsi bisa di arahkan balik pada saat di laut oleh petugas pol air atau instansi lain yang mendeteksi mereka, jangan pada saat sampai di darat jadi diskusinya bukan lagi tentang bagaimana menangani pengungsi Rohingya di Aceh, tapi lebih pada bagaimana supaya pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke Aceh, apa upaya imigrasi dan instansi lainnya secara kolaboratif, baik dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (badan keamanan laut) dan instansi terkait lainnya, intinya ada solusi yang jelas menghambat lalu lintas keluar masuk Rohingya di Aceh, tutup Jamaludin Idham dalam forum rapat dengar pendapat tersebut. (Ibnu)
