Tapsel, JournalisNEWS.com – “Kami dari organisasi kemasyarakatan menantang Menteri Desa untuk mempertanggung jawabkan omongannya,”ungkap Purba di hadapan awak media, Senin (3/2/2025), kita tantang juga beliau untuk turun langsung ke desabmelihat kondisi dan situasi penggunaan dana desa, jangan cuma pandai ngomong, ngak tau bagaimana keadaan di desa yang sebenarnya.
Dikatakannya juga dalam pernyataannya Menteri Desa harus bertanggung jawab dan semestinya bukan cuma klarifikasi, tetapi harus minta maaf kepada seluruh wartawan Indonesia. “Saya salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Abdul Rahman Purba selaku Ketua Markas Cabang Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus Korda Tabagsel sesuai surat tugas sangat kesal dan menyayangkan pernyataan seorang menteri yang menurutnya terlalu berlebihan, kami sudah menerima dan mengantongi vidio terkait pernyataaan nyeleneh Menteri Desa dan PDT tersebut, ungkap Purba.
“Sebagai seorang Menteri, Yandri Susanto harus memahami bahwa setiap institusi ada yang baik ada yang nakal, dan jika memang ada prilaku wartawan yang bertentangan dengan UU Pers itu bersifat oknum jangan digeneralisir, bikin stigma wartawan bodrex dan sebagainya. Ya kalo ada, laporkan saja tindakan kriminal tersebut ke polisi. karena, UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik, kalo memang tindak tanduk oknum wartawan dan LSM menyalahi aturan hukum dan kode etik jurnalistik, inikan negara hukum pak mentri bukan negaramu, seenaknya saja menyuruh TNI/Polri menangkapi, seolah mengadu pers dan penegak hukum, ungkap Purba.
Kemudian yang tahu wartawan bodong atau resmi itu bukan anda pak menteri, ada Kemenhumkam, Infokom, humas yang memverfikasi legalitas wartawan dari pusat hingga daerah bukan anda, urusi saja tugas anda, menurutnya wartawan bekerja tidak semata-mata karena profesinya, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap karya jurnalistiknya.
Di akhir perbincangan dengan awak media dirinya meminta agat semua pihak terutama pejabat untuk stop dan hentikan menyampaikan stigma-stigma yang melecehkan wartawan sebagai sebuah profesi yang terhormat, coba bayangkan apa jadinya megara kita jika tidak ada sosial control publik. (Sofyan)
