Batu Bara, JournalisNEWS.com – Aksi Demo Barisan Emak-Emak Mendukung Pembangunan Batu Bara
(BEM-PBB) depan Kantor DPRD Batu Bara, Senin (4/9/2023) kemarin, membawa keterlibatan anak di bawah umur (Implementasi) hal ini telah melanggar hukum.
Dijelaskan, pada Pasal 15 UU Perlindungan Anak 2014 menyatakan bahwa anak-anak itu harus dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam kerusakan sosial, dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan. Untuk itu, Kementerian PPPA meminta semua pihak ikut mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut.
Disampaikan Ketua Staf Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional, Wilayah 1 Sumut M.Hamdani,” dalam penyampaian pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia,” ujarnya didampingi Timnya Amin.
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.
Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara pertanggung jawabannya di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga setiap warga negara dalam penyampaian pendapat di muka umum diwajibkan mengikuti dan mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang sudah ditetapkan.
“Dalam hal ini massa aksi dinilai telah mengabaikan Undang -undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah,”jelas Hamdani.
Untuk itu kata Hamdani, Aparat Penegak Hukum APH Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) agar menindak tegas para pelaku Pelanggaran. Selain itu, lebih mirisnya lagi, dalam aksinya, Masa BEM-PBB menuding Anggota DPRD, Aktivis dan LSM telah menghambat Pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Tak hanya itu, dalam kegiatan itu massa aksi menunjukan simbol dua jari, yang diduga mendukung Pemerintahan saat ini dua Periode pada Periode mendatang. Ujarnya. Tambahnya, dirinya sangat kecewa dengan Ketua DPRD Baru Bara yang kurang Peka dalam membaca situasi dan kondisi, masa BEM-PBB tidak seharusnya di terima dalam menyampaikan aspirasinya pada saat itu juga.
Pasalnya, yang pertama mereka secara terang-terangan melibatkan anak-anak dalam aksinya. Kedua, hampir di waktu yang bersamaan Ketua DPRD menerima aksi yang melibatkan masa dengan Orasi pro dan kontra. Yang sangat berpotensi bentrok yang melibatkan anak-anak di lokasi.
“Maka dengan ini saya selaku AGENT D. 857 minta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk memanggil dan meminta penjelasan kepada saudara M.Syafi SH selaku Ketua DPRD sekaligus yang menerima langsung kedua aksi yang berpotensi bentrok tersebut,” tutup Hamdani. (Tim/Erwanto)
