Tebing Tinggi, JournalisNEWS.com – Seorang jurnalis pada dasarnya mengemban tugas menyampaikan sebuah informasi situasi yang terjadi berdasarkan hasil konfirmasi dan investigasi baik ke dalam media cetak maupun online juga via sosial media (sosmed) lainnya seperti YouTube kepada masyarakat agar mengetahui berita yang terupdate.
Namun beberapa waktu yang lalu Sabtu (31/12/2022) telah terjadi penghalangan tugas peliputan dari jurnalis yang akan dilakukan awak media oleh Dedy oknum dari pihak Jasa Marga yang mengaku posisinya sebagai Asisten Manager yang telah viral di sosmed beberapa hari ini.
Berdasarkan tugas peliputan seorang jurnalis itu mempunyai dasar naungannya yaitu UU. PERS No. 40 Tahun 1999 dan diperkuat dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008. Apabila ada yang menghalangi tugas jurnalis maka yang bersangkutan akan di kenakan hukuman maksimal 1 tahun atau denda sebesar Rp. 5 juta.
“Ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta”.
Atas kejadian ini, insan pers maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di seputaran Kota Tebing Tinggi bereaksi keras atas apa yang dilakukan Dedy oknum dari Jasa Marga Gerbang Tol Kota Tebing Tinggi dan berharap kepada Dirut Jasa Marga agar mengevaluasi kelayakan posisi yang bersangkutan sandang saat ini.
Alangkah lucunya, insan pers yang meliput Nataru 2022/2023 harus mendapat ijin dan surat tugas dari pihak Jasa Marga Kuala Namu. Apa korelasinya karena setiap wartawan yang sudah memiliki Kartu Pers dapat dipastikan memiliki surat tugas karena itu administrasi 1 paket dari redaksi masing-masing. (Tamsi)
