Medan, JournalisNEWS.com – Pencopotan jabatan Abidin Manurung selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, dinilai sangat tepat. Penindakan tegas bagi pejabat yang bekerja buruk diharapkan memberikan shock therapy membangunkan pejabat lain meningkatkan kinerjanya.
Respon positif itu disampaikan Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH (foto) kepada wartawan, Kamis (4/11/2021) menyikapi kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution menindak pejabat berkinerja buruk. Politisi muda Partai Gerindra itu menilai bahwa apa yang dilakukan Bobby memang pantas didukung guna memberikan efek jera bagi pejabat yang lalai dalam tugas.
“Kami di DPRD Medan berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU Abidin Manurung dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,”tegas Mulia.
Ditambahkan, ketegasan bagi menindak pejabat yang bekerja buruk merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan program prioritas.
Memang kata Mulia, tidak semua pejabat bila bekerja kurang baik harus dilakukan pencopotan. Tetapi perlu ada pertimbangan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.
“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,”katanya.
Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten dibidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.
“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.
Kedepannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan. (Halil)
