Dairi, JournalisNews.com – Sejumlah anggota DPRD terlihat kurang puas terhadap nota jawaban Bupati Dairi atas pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022. Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Dairi terlihat alot dan seru serta menegangkan pada Selasa (25/7/2023).
Suasana alot dan tegang terjadi saat pendalaman pertanyaan sejumlah anggota DPRD secara interaktif kepada pimpinan OPD Pemkab Dairi. Ketegangan terjadi usai Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu selesai membacakan nota jawaban atas pandangan umum 8 anggota DPRD dari podium.
Sejumlah pertanyaan dewan tersebut menyangkut data yang mereka minta sebelumnya agar dilengkapi masing-masing OPD. Namun pada sidang, DPRD tidak ada menerima data yang diminta atau para OPD tidak menyerahkan. Mereka menilai dewan terhormat merasa disepelekan.
Alfriansyah Ujung, spontan menuding nota jawaban Bupati Dairi tidak tepat dan tidak sesuai pemandangan umumnya. Diantaranya menyangkut dasar dan alasan Bupati Dairi yang diduga kerap melakukan rotasi mutasi sejumlah pejabat eselon II (pimpinan OPD) yang berdampak kepada administrasi pemerintahan amburadul dan kinerja para OPD tidak maksimal.
Selain itu, juga terkait alasan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi yang sudah dilakukan beberapa kali yang hingga saat ini pejabatnya kosong dan dijabat Plh. Oleh hal tersebut, Alfriansyah Ujung melemparkan pertanyaan tentang pergantian nakhoda di Dairi.
“Bagaimana ini Bupati, apakah para kabinet pak Bupati ini tidak terpakai, atau nahkodanya tidak terpakai. Kalau kabinetnya tidak terpakai silahkan diganti lagi. Tapi menurut saya, sepertinya nahkodanya yang perlu diganti,” lontar Alfriansyah Ujung kepada Bupati Dairi.
Sementara itu, Bona Sitindaon, menyebut Bupati Dairi pembohong. Karena data yang mereka minta dari masing-masing OPD tidak ada diterima sebagai dasar monitoring pengawasan kinerja pemerintah. Terutama pada kunjungan lapangan, reses dan lainnya. “Jadi fungsi dewan selaku penampung aspirasi rakyat terkesan tidak dihargai. Padahal sebelumnya Bupati Dairi sudah berjanji untuk memenuhi data permintaan dewan dari masing-masing OPD,” papar Bona Sitindaon.
Bona Sitindaon juga meminta pimpinan sidang agar jangan dulu mengakhiri sidang sebelum data permintaan tersebut dipenuhi saat ini juga. “Sebab kalau kami minta data diluar sidang kepada Pemkab Dairi harus seizin pimpinan. Jadi tolong kami, hanya disidang ini kami memiliki hal wewenang meminta data itu,” pinta Bona Sitindaon kepada pimpinan sidang Sabam Sibarani. Sehubungan permintaan anggota dewan pembuat PU, pimpinan sidang Sabam Sibarani kembali meminta kesediaan Bupati Dairi untuk memenuhi permintaan dewan pembuat PU.
Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu memenuhi permintaan dewan, seraya meminta diberikan waktu untuk melengkapi data dimaksud. Dan oleh pimpinan sidang Sabam Sibarani bersama anggota DPRD sepakat agar sidang diskors dan kembali dibuka pukul 20.00 WIB. Namun jika data yang diminta para anggota DPRD tidak tersedia dan lengkap, sidang tidak akan dilanjutkan.
Amatan awak media, saat sidang diskors sekira pukul 17.10 WIB, Bupati Dairi terlihat menemui dua pimpinan DPRD Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang. Sementara masih di ruang sidang, Plh Sekda Dapot H Tamba menemui Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani yang terlihat terpisah dari Bupati Dairi.
Informasi lain, dari buku Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), kekurang harmonisan Bupati Dairi dengan lembaga DPRD menjadi temuan serta catatan rekomendasi BPK RI. Sebab dalam catatan rekomendasi itu sangat berdampak terhadap penyelenggaraan keuangan negara diantara dua lembaga tersebut untuk pembangunan daerah. Sidang kali ini hanya dihadiri Bupati Dairi dan Plh Sekda beserta jajarannya. Wakil Bupati Dairi tidak tampak hadir. (K.Ujung)
