Medan, JournalisNEWS.com – Bertempat di kantor Komisi Informasi Publik Sumatera Utara (KIP Sumut) Jalan Alfalah No. 22 Kota Medan akhirnya digelar sidang perdana sengketa informasi publik di Kepaniteraan KIP Sumut dengan register nomor 51/KIP-SU/S/VI/2026 dengan pemohon PC. F;SP. KAHUT IND K.SPSI-AGN Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Hukum Parulian Sinaga, SH dan dengan termohon PPID Dinas Ketenagakerjaan Sumut. Rabu (11/11/2026).
Namun sangat disayangkan pada sidang perdana yang dipimpin tiga orang majelis komisioner tersebut tidak dihadiri pihak termohon PPID Dinas Ketenagakerjaan Sumut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas-berkas dan pada sidang tersebut majelis komisioner KIP Sumut juga meminta kepada pemohon untuk sidang selanjutnya dapat memberikan bukti juga saksi bila perlu untuk menguatkan permohonan tersebut, kemudian sidang ditunda sampai minggu depan.
Kepada para awak media usai sidang kuasa hukum dari Kantor Hukum Parulian Sinaga, SH yang dihadiri oleh Parulian Sinaga, SH sebagai Kuasa pihak pemohonya dan para Pengurus PC. F.SP. KAHUT IND K.SPSI-AGN Kabupaten Deli Serdang/Sumatera Utara yaitu Muhammad Sahrum, Ir. Adiono, Nurdianto dan Ir. Ahmad Efendy menyampaikan, bahwa persidangan tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Termohon yaitu Pejabat PPID Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, padahal menurut panitera majelis persidangan sudah mejelaskan kepada Ketua Majelis Komisioner KIP Sumut sudah memanggil secara patut langsung kepada pihak Termohon.
Pada sidang perdana tersebut, Parulian Sinaga, SH sebagai Penasehat Hukum Pemohon menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan Pemohon, namun karena ketidak hadiran Pihak Termohon maka akan dilanjutkan pada pada persidangan lanjutan yang waktunya akan ditentukan kembali oleh Majelis Komisioner KIP Sumut.
Lebih lanjut lagi Parulian Sinaga, SH, menyatakan,”kami sebagai Pemohon sangat kecewa ini semakin merugikan pihak Pemohon dalam hal ini semakin merugikan nasib hak-hak normatif buruh/pekerja PT. Starindo Prima yang hingga saat ini sudah 14 tahun belum ada kejelasan, padahal sebagai Pejabat yang mewakili Negara dalam kejelasan hak-hak buruh/pekerja tersebut yang masih terkatung-katung seharusnya Termohon Disnaker Provinsi Sumut mempunyai berperan aktif untuk hadir agar segera menyelesaikan sengketa tersebut dan sebagai instansi menghormati Panggilan Sidang Majelis Komisioner KIP Sumut.
Sementara itu, dengan tegas Muhammad Sahrum – Ketua PC.F.SP.KAHUT IND-KSPSI AGN Kab. Deli Serdang Sumut yang didampingi oleh Ir. Adiono selaku sekretaris, Nurdianto dan Ir. Ahmad Efendy di luar sidang menyatakan, dengan tidak hadirnya Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada Sidang Pertama di KIP Sumatera Utara, terkait Kasus Pelanggaran Hak-Hak Normatif Buruh yang sudah mencapai 14 (empat belas) tahun belum selesai-selesai sehingga seolah-olah kasus buruh ini terpinggirkan.
Patut diduga dan terkesan masalah buruh/perkerja dianggap Disnaker Sumut seperti “hama kepinding” yang membuat gatal badan orang jikalau membicarakan buruh/pekerja, padahal buruh/pekerja adalah sebagai aset bagi negara yang juga mendatangkan devisa, tapi, kenapa masalah buruh/pekerja di PT Starindo Prima yang sudah 14 tahun lamanya tidak juga diselesaikan dan ini juga merupakan bagian dari sejarah ketenagakerjaan karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kasusnya begitu lama tidak diselesaikan
Sementara itu, Ketua Umum DPW PPMI Sumut Herman W Saragih, SH mewakili Aliansi Buruh/Pekerja meluapkan kekecewaannya yang sudah memuncak terhadap lambannya penyelesaian kasus PT. Starindo Prima. Bayangkan, sudah 14 TAHUN kasus ini berjalan, namun hingga kini belum juga menemui titik terang. 14 tahun pekerja menunggu, 14 tahun harapan digantung, 14 tahun keadilan seolah sengaja diulur-ulur.
Puncaknya, sidang perdana di KIP Sumut digelar terkait Nota Kesepakatan Pengawasan yang diklaim sebagai rahasia negara. Di sinilah kecurigaan publik meledak. “Kalau memang bersih, kenapa harus ditutup-tutupi?. Kalau memang sesuai aturan, kenapa pekerja harus menunggu 14 tahun?,”tegas Ketua Umum DPW PPMI Sumut dengan nada tinggi.
Dalam hal ini, DPW PPMI Sumut kini menegaskan sikap: tidak akan diam, pihalnya menuntut agar, buka semua informasi, jangan ada lagi yang ditutup-tutupi atas nama rahasia, selesaikan sekarang, jangan jadikan pekerja sebagai korban tarik ulur birokrasi, adil untuk pekerja, 14 tahun sudah cukup, jangan tambah lagi penderitaan mereka.
Kasus PT. Starindo Prima kini menjadi sorotan berbagai pihak. Publik menunggu, apakah sidang di KIP Sumut ini akan menjadi pintu terang, atau justru menjadi babak baru dari drama panjang yang tak berujung kasus buruh/pekerja yang sudah 14 tahun lamanya tersebut.
Turut hadir pada sidang perdana sengketa informasi publik di KIP Sumut tersebut, Kuasa Hukum Parulian Sinaga, SH dan M. Amrul Sinaga, SH, pengurus PC. F.SP KAHUT – IND AGN K.SPSI Kabupaten Deli Serdang Muhammad Sahrum (Ketua), Ir. Adiono (Sekretaris), Nurdianto (Ketua PUK F.SP KAHUT IND – AGN PT Straindo Prima), Ir. Ahmad Efendy (Ketua PUK F.SP KAHUT IND – AGN PT. Tanjung Timberindo Industri), dan Herman W Saragih, SH (Ketua DPW PPMI Sumut). (Tim)
