Tebing Tinggi, JournalisNEWS.com – Telah berdiri keberadaan DPD Forum Omega Adil Lintas Independen (Foal) di kota Tebing Tinggi, dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda No. 07 di Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan Foal Independen di Kota Tebing Tinggi telah terdaftar di Kesbangpol, Pimpinan Ketua DPD Sahlan Wijaya S, Wakil Ketua Tuah Mada Hasibuan, Sekertaris Amarullah Amd, Wakil Sekertaris Sofian, Bendahara Junaidi, Wakil Bendahara Tamsi, Jum’at 14 Agustus 2026.
Dengan diterimanya Forum Omega Adil Lintas Independen (Foal) ke Kesbangpol dengan Nomor : 01/DPD – FOAL – 1 – KTT/BKBP/VIII/ 2026. Dan surat keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0004357.AH.01.07. Tahun 2026. tanggal 3 Juni 2026 tentang pengesahan pendirian perkumpulan Forum Omega Adil Lintas Independen, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut : 1. Bahwa badan kesatuan bangsa dan politik Kota Tebing Tinggi telah menerima penyampaian laporan keberadaan Forum Omega Adil Lintas Independen (FOAL Independen) Kota Tebing Tinggi dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda NO. 07, Lk. 02, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. 2. Selanjutnya disampaikan bahwa surat korespondensi eksternal ini hanya merupakan tanggapan atas penyampaian laporan keberadaan ormas di daerah dan tidak berfungsi sebagai dasar status terdaftar organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPD FOAL Independen Sahlan Wijaya menyampaikan pada semua rekan-rekan yang tergabung di Foal Independen kedepannya kita berjalan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini sebagai wadah nirlaba dari masyarakat sipil untuk memberikan layanan publik, menyalurkan aspirasi.
Lanjut, dan kita juga melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta memperdayakan pemerintah, serta memperdayakan kelompok rentan atau termarjinalisasi. Sebab mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap transparan serta akuntabel. “Itu pada saat ini sangatlah perlu, karena kita tau saat ini banyak kebijakan kebijakan pemerintah yang dimaknai lain oleh para pejabat, sehingga membuat kebingungan di masyarakat,” tutupnya. (Tamsi)
