Madina | suaraburuhnasional.com – Konsolidasi akbar yang dilaksanakan AMP2K membuahkan hasil dengan terus mendesak agar Ketua DPRD Mandailing Natal yang ditetapkan sebagai tersangka agar diproses sesuai hukum yang berlaku serta meminta Kapolda Sumut memeriksa keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati serta Kadis Kesehatan dan oknum lainnya atas dugaan pemerasan/suap PPPK Madina 2023.
Dalam kegiatan Konsolidasi Akbar tersebut dihadiri Mahasiswa Pemuda juga beberapa media pers. Selasa (13/8/2024). Sebelumnya AMP2K sudah melakukan aksi unjuk rasa III jilid sampai ke Mapolda Sumut untuk mendesak Kapolda segera memproses hukum atas tersangkanya ketua DPRD Madina
Dan mendesak Kapolda Sumut untuk Serius Melakukan penyelidikan terhadap bupati wakil bupati dan kadis kesehatan Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan kasus pemerasan/sudah PPPK 2023. Kami yakin dan percaya apabila proses hukum dugaan kasus pemerasan/suap PPPK 2023 ini selesai maka akan lahir kebijakan yang betul betul pro kepada para pelamar PPPK 2023 yang sampai pada saat ini tidak ada kejelasan atas nasib para pelamar PPPK 2023 Madina
Tambahan Pajar Korlap AMP2K menilai status tersangka Ketua DPRD Madina tak layak dalam memimpin wakil rakyat Madina, logikanya rakyat mana yang yakin terhadap seseorang yang statusnya tersangka, jelas kami sampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat apabila di pimpin oleh orang yang berstatus tersangka. “Kami meminta Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis segera mundur dari jabatannya. Sehingga jabatan ketua DPRD Madina di gantikan oleh wakil rakyat yang betul betul berjuang demi rakyat bukan hanya omong omong saja,”tutur Pajar mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau.
Kami yakin masih banyak wakil rakyat yang mampu dalam memperjuangkan hak rakyat di Kabupaten Mandailing Natal,” lanjutnya. “Dengan ini kami berharap APH lebih serius menanggapi tuntutan unjuk rasa yang sudah beberapa kali dilaksanakan dan lebis serius menangani kasus pemerasan/suap PPPK 2023 di Mandailing Natal,”tegasnya. (Tim)
