Nagan Raya, JournalisNEWS.com – Penjabat Sekretaris Daerah Ir.H.Ardimartha menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Dewan terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2023.
Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Nagan Raya tahun 2024 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Jonniadi SE.,M.Si didampingi Wakil Ketua I, Dedy Irmayanda SP.,MM dan Wakil Ketua II, Puji Hartini ST.,MM serta dihadiri 15 dari 25 anggota dewan, berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK setempat, Jum’at (12/7/2024). Usai membuka rapat, Ketua DPRK Jonniadi mempersilahkan juru bicara (Jubir) Banggar, Raja Sayang guna menyampaikan pendapatnya terhadap pelaksanaan APBK tahun anggaran 2023.
Disampaikan, penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) secara umum belum maksimal sehingga menyisahkan Silpa, hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang akurat. “Maka untuk itu, Badan Anggaran berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan SKPK dalam menyusun perencanaan anggaran agar lebih akurat,” ujar Raja Sayang.
Sementara itu, penyampaian fraksi-fraksi dewan diawali Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Hasan Mashuri yang meminta kepada Dinas Pendidikan supaya kepala sekolah yang berprestasi untuk di pertahankan dua kali periode sedangkan yang tidak berprestasi cukup satu periode saja selama empat tahun.
Hasan Mashuri juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengintruksikan Puskesmas – Puskesmas agar meningkatkan kehadiran pegawai supaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ingin berobat di Puskesmas dalam Kabupaten Nagan Raya.
Disusul penyampaian Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) melalui jubirnya Anisa Faradisa menyampaikan untuk meningkatkan semangat kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pihaknya berharap agar Pj Bupati Nagan Raya dapat mengisi jabatan-jabatan eselon yang masih kosong. “Kami juga berharap Kepada Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas PUPR agar memperhatikan secara serius menyangkut masalah irigasi yang selama ini menjadi masalah saat petani turun kesawah,” pinta Anisa.
Sementara itu, Fraksi Golkar Sira (FGS) yang disampaikan Sigit Winarno menyarankan agar gaji dan tunjangan kinerja Pegawai (TPP) agar dapat direncanakan dengan matang sehingga dapat meminimalisir terjadinya silpa. “Selain itu kami berharap agar kinerja ASN sebagai aparatur pemerintah juga dapat ditingkatkan,” tutup Sigit.
Turut hadir unsur Forkopimda, MPU, MPD, MAA, para Asisten Sekda, Kepala SKPK, para Kabag Setdakab, Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, serta tamu undangan lainnya. (Ibnu)