Tapteng, JournalisNEWS.com – Diduga oknum Kades Gunung Marijo T.U.S H. telah melakukan tindakan kesewenang secara pribadi didalam mengelola ADD Tahun Anggaran 2023 yang telah digelontorkan pemerintah pusat. Hal tersebut terbukti sesuai hasil investigasi dan penelusuran media JournalisNEWS.com di lapangan.
Hasil wawancara dari salah satu anggota DPP KPK Tipikor Pusat yang menjabat sebagai Intlejen/ Investigasi serta wartawan media SDMTimes.com ditambah lagi dari salah seorang warga masyarakat Desa Gunung Marijo mengatakan, bahwa sesuai hasil Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2022 yang akan dikelola pada tahun 2023 ada 4 titik pembangunan di Desa Gunung Marijo ini. Ungkapnya.
Yang paling prioritaskan adalah jalan tani yang terletak di Dusun ll, yang mana jalan tani tersebut sudah sangat kami dambakan dan kami harapkan karena kami para petani umumnya warga masyarakat Desa Gunung Marijo dan terkhusus masyarakat Kecamatan Pinang Sori yang Nota bene sumber mata pencaharian kami adalah petani sawah, imbuhnya.
Sudah sangat menderita dengan kondisi jalan berlumpur yang sering kami lewati selama ini terlebih disaat musim penghujan kami sangat kesusahan untuk membawa/mengangkut hasil tani kami ke tepi jalan raya untuk dibawa pulang kerumah dan terpaksa kami harus mengeluarkan biaya Rp.25.000 per satu karung untuk mengangkut hasil panen padi kami,”ungkap beberapa warga masyarakat Gunung Marijo terhadap awak media sedih rasanya yang di alami oleh beberapa masyarakat petani yang kebetulan berada dipersawahan tersebut.
Selanjutnya warga masyarakat menyampaikan rasa kekecewaan yang mendalam atas kebijakan yang telah dibuat Kades, karena hak kami sebagai warga masyarakat seolah tak dihargai kenapa saya sampai sedemikian kerena pada dasarnya usulan pembangunan jalan tani tersebut telah mencapai kesepakatan pada Musyawarah Desa Tahun 2022 dan pelaksanaan pembangunan jalan tani yang akan dilaksanakan Tahun 2023. Dan kami sepakat tidak akan hadir lagi bila diundang untuk musyawarah desa. Ungkap beberapa warga.
Namun yang lebih mengherankan ADD 2023 sebesar Rp322,604,600, dengan volume 403 meter yang tertera di papan informasi hanya dibangun jalan setapak/rabat beton yang terletak di Dusun ll Dan Dusun lll dengan panjang total keseluruhan lebih kurang 325 Meter yang terdiri dari 3 gang yaitu Gang Rahmat lebih kurang 102,6 Cm, Gang Bahagia lebih kurang 122, 40 Cm dan Gang Saoloan 100,40 Cm total keseluruhan bangunan tersebut berjumlah lebih kurang 326 Meter, berdasarkan perhitungan dari jumlah besaran anggaran dana desa yang dicairkan dan jumlah panjang bangunan sudah dapat diduga oknum Kades Gunung Marijo telah melakukan mark up atas dana desa tersebut.
Kami berharap para awak media, LSM dan lembaga lainnya bisa melaporkan memberitakan keluhan warga Desa Gunung Marijo, serta sangat berharap agar bisa menyampaikan menyuarakan melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan Desa Gunung Marijo, terhadap pihak terkait yaitu:Presiden RI, BPK, KPK RI, Kementerian Pedesaan, Ditkrimsus Mabes Polri, Pj Gubernur Provinsi Sumatera Utara,.Kapolda/Ditkrimsus Polda Sumut/Ruang Tipikor, Inspektorat Provinsi, Pj Bupati Tapanuli Tengah, Kapolres Tapteng/ Tipikor, Inpesktorat Tapteng, DPP KPK Tipikor Pusat.
Agar dapat menindak tegas para oknum kepala desa yang telah sengaja melanggar aturan SK Permendes Tahun 2003 agar menjadi efek jera kepada para Kepala Desa yang diduga sengaja memperkaya dirinya dengan melakukan kecurangan. Dimana dengan adanya UU No.13 tentang Permendes. (Lasmaria Simangunsong)
