Medan, JournalisNEWS.com – Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Sebab, dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga dan lain, membantu masyarakat untuk memenuhi segala keperluan terutama bantuan dari pemerintah.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST saat melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Sisingamangaraja Gang Keluarga Lingkungan 7, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (25/2/2023).
“Kita sebagai anggota DPRD Medanturut andil membantu masyarakat yang belum memiliki Adminduk, belum lengkap dan masalah lainnya,” ujar Dedy Aksyari Nasution di hadapan ratusan warga yang hadir.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, persoalan Adminduk terus terjadi terutama pada masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. “Ini penting untuk didata karena bantuan harus tepat pada sasaran dan jelas indentitasnya serta domisili,” ungkap anggota legislatif asal Dapil IV yakni Medan Area, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Denai.
Sebab, lanjutnya, banyak masyarakat mengeluhkan tidak memerokej bantuan pemrintah. Namun setelah dicek, ternyata domisilinya sudah pindah bahkan keluar kota Medan. “Untuk mendapatkan tentu ada persyaratan yang harus terpenuhi. Bagaimana dapat bantuan, orangnya saja sudah tidak ada dan pindah,”sebutnya.
Dedy pun menelusuri ternyata kesalahan itu diarahkan kepada kepala lingkungan yang dinilai tidak proaktif. “Justru sebaliknya, kepala lingkungan tentunya mementingkan warganya yang ada daripada yang sudah pindah,” tegasnya.
Apalagi di kelurahan Timbang Deli yang langsung berbatasan dengan Deli Serdang. Permasalahan Adminduk selalu terjadi. “Banyak laporan yang kita terima masyarakat disini tidak terekam di adminduk. Ini kita sesalkan. Ini menjadi permasalahan, apalagi Kelurahan ini berbatasan dengan Deliserdang,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Medan ini seraya menyebutkan bahwa identitas merupakan hak bagi setiap warga.
Warga yang hadir langsung merespon apa yang disampaikan Dedy Aksyari Nasution. Seperti Diana Lorensa, dia mengeluhkan KTP suaminya tidak bisa direkam. Padahal, dia bersama suami sudah tidak satu Kartu Keluarga lagi dengan orang tuanya. “Waktu direkam membal, tidak bisa diterbitkan KTP-nya,”ungkap Dina.
Lain halnya dengan Dina Juliana Purba. Akte lahirnya tidak tercantum nama orang tuanya. “Saya disuruh ke Pengadilan Agama, harus sidang lah, saya tidak mengerti,” kata dia. Sementara Fitri yang mengaku beralamat di jalan selamat tapi sekarang menetap di Garu II B, tidak pernah memeroleh bantuan dari Pemko Medan. Sedangkan Mega Simamora menyebutjan bagaimana caranya pindah ke BPJS kesehatan gratis, karena tidak mampu lagi membayar secara mandiri.
Menanggapi hal itu, Dedy mengatakan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun terkadang ada keterbatasan pemerintah sehingga masyarakat tidak terbantu secepatnya.
“Negara kita bukan negara maju, maka itu kita harus pahami bagaimana kondisi sekarang. Walau begitu, saya siap membantu memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat, karena keluhan masyarakat masalah adminduk harus dituntaskan,” urainya seraya berharap kepala lingkungan yang hadir, Irwan GS dan perwakilan Disdukcapil Medan Herliza Novita membantu keluhan masyarakat tersebut.
Mengenai BPJS kesehatan gratis, Dedy juga berharap agar warga tersebut masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC) Pemko Medan. Dia juga berharap Kepala Lingkungan andil untuk mendata masyarakatnya untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kepling hanya mendata, dan yang menentukan bukan Kepling untuk DTKS. Tapi harus proaktif juga agar bisa kita bantu masyarakat yang tidak mampu. Seperti untuk masuk Program Keluarga Harapan (PKH), kan ada kriterianya. Maka itu sangat penting data masyarakat tersebut,” tegas Dedy yang dikenal proaktif memperjuangan keluhan masyarakat ini. (Halil)
