Medan, JournalisNEWS.com – Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 yang di dalamnya merupakan visi misi serta janji kampanye Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman diharapkan bisa terealisasi di tengah-tengah masyarakat.
Dalam paripurna yang beragendakan penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang RPJMD 2021-2026 yang diselenggarakan, Senin (9/8/2021), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memberikan sejumlah catatan penting diantaranya bidang Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran dan Banjir.
“Pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama Pemko Medan. Renja harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan tidak ada lagi anak bangsa yang putus sekolah karena kemiskinan. Tidak ada lagi warga kota yang terpaksa menahan sakit parah di rumah karena tidak punya uang untuk berobat ke Fasilitas Kesehatan. Pemko Medan harus mengalokasikan dana untuk itu semua,”kata Juru bicara FPKS DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd.
Dhiyaul juga menyampaikan, dimasa pandemi ini jumlah pengangguran bertambah, PHK terjadi hampir diseluruh perusahaan, banyak pabrik dan tempat-tempat usaha yang tutup, kesempatan kerja bagi angkatan muda yang baru menyelesaikan pendidikan tidak tersedia.
“Fraksi PKS meminta Pemko Medan melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan ini, dengan memperbanyak pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja. Pemko Medan harus lebih optimal dalam membantu dan melakukan pembinaan kepada usaha mikro karena banyak pengusaha mikro yang merugi bahkan usahanya gulung tikar dimasa pandemi,”terangnya.
FPKS juga menyoroti permasalahan banjir, dimana permasalahan banjir harus menjadi perhatian utama Pemko Medan dalam lima tahun mendatang. “Harus ada upaya yang serius dan nyata dalam mengatasi banjir atau meminimalisirnya. Perbaikan drainase menjadi prioritas. Banyaknya sampah dan dangkalnya Sungai Deli dan Sungai Babura merupakan salah satu penyebabnya, karena itu kami meminta agar Pemko Medan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun dan memperbaiki drainase di jalan-jalan Provinsi serta membersihkan dan mengeruk sampah di sungai-sungai yang ada, ” jelasnya.
Kemudian keberadaan Kanal yang berada di Kecamatan Medan Johor sampai saat ini tidak berfungsi dengan baik, anggaran yang besar dalam pembuatan kanal ini menjadi sia-sia. “Pemko Medan harus mengupayakan agar kanal ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain sebagai pengendali banjir dapat juga dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, ” ungkapnya.
