Medan, JournalisNEWS.com – Surianto, SH Ketua komisi II DPRD Kota Medan memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) didampingi Wakil Ketua Komisi II Sundari ST, Senin. (28/6/2021). Ketua Komisi II Surianto, SH fraksi dari Gerindra itu meminta penjelasan jumlah tenaga kerja atau karyawan penerima BPJS dan jumlah pembayaran gaji yang diberikan perbulannya di perusahaan.
Menurut Maymoonah, dari pihak Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Medan setiap pekerja di perusahaan sesuai dengan pasal 23 undang undang ketenagakerjaan setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi,”jelasnya. Mengenai penggajian Rp.3.329.000 dipotong iuran BPJS Rp.1.166.143, jumlah tenaga kerja 2.007.239, hanya data diterima dari Kepling,ungkap Maymoonah.
Dalam rapat sedang berlangsung muncul pertanyaan dari Faisal Bukit pihak BPJS. Kalau kami untuk data yang konkrit dimana kami mendapatkan data dimikian,”pintanya. Meluruskan pertanyaan yang dimaksud Faisal. Surianto, SH. Pimpinan Rapat dengar pendapat (RDP), mengatakan. Kalau memang tidak ada data yang diperoleh tentu dari pihak Pemko,”ujarnya.
Terpisah seusai RDP ditanya wartawan pertanyaan yang disampaikan Faisal sangat tepat. Dikatakan Faisal,“apakah tidak sepatutnya Kepling se Kota Medan didapat data keuangan Pemko Medan, karena seluruh gaji yang disalurkan ke Kepling bersumber dari APBD tentang keuangan,”katanya menjawab wartawan.
Sambung sebenarnya kita berharap demikian data tersebut diperoleh dari keuangan kota Medan, namun dalam rapat tadi mereka terkesan pasif,”tuturnya. Jadi bila data dari keuangan bisa dapat dikeluarkan terkait gaji Kepling, kita tinggal mencocokkan. Hal tersebut sudah bagus karena kita tinggal mencocokkan data,”harapnya. (Halil)
