Tebing Tinggi, JournalisNEWS.com – Di tengah perhatian publik terhadap pencopotan lima kepala sekola SDN dan pelantikan lima kepala sekolah SDN pada Jumat (18/9/2026) di Balai Kota Tebing Tinggi, pelantikan Direktur PDAM Tirta Bulian juga ikut menjadi sorotan publik.
Pelantikan tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda pelantikan lima kepala sekolah. Namun, bagi sebagian masyarakat, persoalan PDAM Tirta Bulian dinilai tidak kalah penting karena menyangkut kebutuhan dasar warga, terutama terkait kualitas dan kelancaran distribusi air bersih.
HS yang dilantik sebagai Direktur PDAM Tirta Bulian sebelumnya diketahui pernah menduduki sejumlah posisi di lingkungan perusahaan daerah tersebut, mulai dari Kasubag Pengolahan Air Minum hingga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur.
Dalam perjalanan sebelumnya, persoalan pelayanan air bersih PDAM Tirta Bulian disebut kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan kualitas dan distribusi air kepada pelanggan.
Sorotan semakin mengemuka karena, berdasarkan keterangan DPD LSM LIRA Kota Tebing Tinggi, HS masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Tipikor Polres Tebing Tinggi terkait laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang Disampaikan lembaga tersebut pada akhir Juli 2025.
Meski demikian, status pemeriksaan tersebut perlu dilihat sesuai proses hukum yang sedang berjalan dan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembuktian kesalahan sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Wakil Wali Kota DPD LIRA Tebing Tinggi, Sahlan Wijaya Saragih, saat ditemui wartawan di salah satu kafe di Jalan Gunung Leuser, Tebing Tinggi, Kamis (24/9/2026), menyampaikan sejumlah keberatan terkait proses pengangkatan Direktur PDAM Tirta Bulian.
Menurut Sahlan, pihaknya mempertanyakan proses sejak tahapan pendaftaran hingga penetapan calon direktur. “Pelantikan ini sudah cacat administrasi dari awal pendaftaran,” ujar Sahlan.
Ia juga menyinggung ketentuan yang menurutnya berkaitan dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak calon dalam proses pengangkatan direksi perusahaan daerah.
Sahlan mengatakan, sebelum membuat laporan pengaduan, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap kinerja HS. “Sebelumnya kita sudah melakukan investigasi di lapangan tentang kinerja HS, hingga terjadilah laporan Dumas DPD LIRA,” katanya.
Selain persoalan proses seleksi, Sahlan juga menyoroti pernyataan Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dalam pertemuan dengan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) pada 7 September 2026 di Balai Kota Tebing Tinggi.
Menurut Sahlan, dalam pertemuan tersebut Wali Kota sempat menyampaikan bahwa dua calon Direktur PDAM akan didiskualifikasi karena persoalan yang melibatkan masing-masing calon dengan media dan LSM pendukung. Sahlan menyebut dua nama yang dimaksud adalah HS dan MF.
Namun, setelah HS kemudian dilantik sebagai Direktur PDAM Tirta Bulian, Sahlan mempertanyakan konsistensi antara pernyataan tersebut dengan keputusan yang akhirnya diambil pemerintah daerah.
“Seorang pejabat kepala daerah mengatakan sesuatu di depan forum, tentunya menjadi pegangan bagi orang yang mendengarkan. Apabila ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, masyarakat sendiri yang bisa menilai,” kata Sahlan sebelum meninggalkan lokasi.
Sorotan terhadap pelantikan Direktur PDAM Tirta Bulian kini menjadi perhatian publik. Selain mempertanyakan mekanisme seleksi dan rekam jejak calon, masyarakat juga menanti pembenahan pelayanan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar pelanggan PDAM Tirta Bulian.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Wali Kota Tebing Tinggi maupun pihak manajemen PDAM Tirta Bulian terkait sejumlah tudingan dan pertanyaan yang disampaikan DPD LSM LIRA tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait penting untuk memberikan penjelasan secara berimbang. (TM)
