Belawan, JournalisNews.com – Sebuah potret krusial mengenai ujian supremasi hukum dan kemerdekaan pers baru saja tersaji di Medan Belawan. Upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh jajaran otoritas kewilayahan di Cafe Mangaf, jalan Veteran, Kelurahan Belawan I, pada Selasa (09/06/2026), berakhir antiklimaks.
Forum yang semula diproyeksikan sebagai ruang mufakat, justru bertransformasi menjadi panggung yang memperlihatkan ketidakpatuhan hukum seorang oknum warga sipil di hadapan institusi negara.
Pertemuan tingkat tinggi ini bukan sekadar seremoni. Kehadiran tokoh-tokoh kunci wilayah menunjukkan betapa seriusnya negara memandang konflik ini. Di antaranya hadir dalam mediasi tersebut Kapten (Laut) M. Pohan (KodaeraI I Belawan), A. Nasution (Danramil 09 Belawan), AKP Ponijo (Kapolsek Belawan),
Kamel (tokoh masyarakat).
Namun, iktikad baik para pemangku kebijakan tersebut membentur dinding tebal arogansi yang mencederai akal sehat serta rasa keadilan publik.
Untuk mengurai benang kusut ini secara objektif, publik harus melihat hulu persoalan secara jernih. Badai ini berakar dari keberanian jurnalisme investigatif Media Lintas Sumut yang membongkar dugaan praktik perjudian jenis “Tembak Ikan” di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan—sebuah investigasi yang kemudian viral dan memicu atensi luas di platform TikTok.
Dalam narasi pemberitaan tersebut, mencuat nama seorang perwira TNI berinisial D yang saat ini tengah berdinas di Surabaya. Namun, sebuah anomali sosiologis yang mencengangkan terjadi: mengapa justru N, seorang warga sipil, yang bereaksi secara membabi buta bak “tameng hidup”? Ada kepentingan raksasa apa di balik reaksi berlebihan ini?
Peristiwa kelam itu meletus pada Jumat malam (29/05/2026) di Star Kopi, jalan Veteran Belawan. Tanpa mengindahkan ruang publik, pelaku berinisial “N” diduga melakukan tindakan premanisme ekstrem terhadap jurnalis Nelson Siregar. Dengan gestur intimidatif, “N” memukul meja dan memamerkan senjata api jenis pistol. Sebuah tindakan “Koboi Jalanan” yang mengoyak rasa aman warga sekaligus menusuk jantung kemerdekaan pers.
”Ini bukan sekadar friksi personal. Ini adalah serangan terbuka terhadap pilar keempat demokrasi. Mengintimidasi jurnalis dengan senjata api adalah pelanggaran berat terhadap UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Tindakan tirani seperti ini tidak memiliki tempat di dalam negara hukum yang beradab!”
Dikutip dari pernyataan Nelson Siregar kepada awak media ini, dirinya hadir di Cafe Mangaf dengan kerendahan hati demi menghormati undangan jajaran otoritas wilayah.
Ia datang untuk mendengar dan membuka ruang dialog. Sebaliknya, pihak N justru menyodorkan 5 (lima) syarat perdamaian yang dinilai sangat manipulatif dan menghina nalar hukum.
Salah satu syarat yang paling tidak masuk akal adalah desakan agar Nelson Siregar melakukan klarifikasi publik dan menyatakan bahwa seluruh pemberitaan terkait praktik judi serta aksi pamer senjata tersebut adalah kebohongan atau hoaks.
Secara bedah kasus, syarat ini adalah sebuah jebakan sistematis. Jika Nelson Siregar tunduk, maka opini publik akan digiring untuk menjustifikasi bahwa pers adalah penyebar fitnah, sementara lingkaran hitam di balik bisnis haram tersebut melenggang bersih tanpa noda.
LIma prinsip perlawanan Nelson Siregar
merespons skenario pemutarbalikan fakta itu, Nelson Siregar mengambil sikap kesatria dengan menolaknya secara mutlak melalui tiga prinsip fundamental yaitu :
1. Menolak Kesepakatan di Bawah Meja
2. Membiarkan institusi peradilan yang menguji kebenaran materiil perkara.
3. Menjaga stabilitas keamanan wilayah 4.Menegaskan bahwa kedamaian sejati tidak boleh dibangun di atas fondasi pembungkaman dan ketakutan.
5. Menolak mentah-mentah syarat yang mencoba memposisikan korban kejahatan sebagai pihak yang bersalah.
Melihat ketegaran Nelson Siregar yang berbasis pada kebenaran faktual, serta ketidak kooperatifan “N” yang sama sekali tidak menghargai institusi, para mediator akhirnya menyatakan “angkat tangan”.
Upaya persuasif para pemangku teritorial dan pimpinan kepolisian dilecehkan begitu saja oleh keangkuhan seorang sipil bersenjata.
Bahaya polarisasi dan solidaritas korps pers
lebih berbahaya lagi, ketika argumen hukumnya patah, substansi persoalan yang murni merupakan tindakan kriminal dan premanisme kini mulai digiring, dipelintir, dan dihembuskan oleh pihak tertentu ke arah sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Ini adalah taktik usang namun berbahaya berpotensi menciptakan polarisasi horizontal di tengah masyarakat demi mengaburkan delik pidana utama.
Merespons situasi yang kian kritis dan guna mengantisipasi mandulnya penegakan hukum terhadap “Aksi Koboi” N, Komunitas Wartawan Medan Utara kini merapatkan barisan.
Solidaritas korps pers telah bulat dan mengkristal. Dalam waktu dekat dijadwalkan akan segera bergerak menuju markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) melakukan aksi damai.
Mewakili komunitas wartawan, AY yang merupakan rekan sejawat Nelson Siregar menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan peringatan keras.
”Kami sangat menyayangkan insiden ini. Dalam waktu dekat, wartawan Medan Utara akan mendatangi Mapoldasu untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari surat pengaduan masyarakat (DUMAS) yang telah dilayangkan. Hari ini hal buruk menimpa Nelson Siregar, besok lusa bisa saja hal ini terjadi pada saya dan rekan-rekan yang lain,” ucap AY dengan nada tegas.
Publik kini menunggu dengan tajam, sejauh mana taji Polda Sumut mampu menegakkan keadilan yang terang benderang di atas bumi Sumatera Utara. Apakah hukum akan tegak berdiri sebagai panglima, atau justru bertekuk lutut di bawah gertakan moncong senjata seorang warga sipil yang melaksanakan tugas sosial control?(Tim)
