Medan, JournalisNews.com – Awal mula pendidikan di Indonesia dimulai dari sistem informal berbasis agama (Hindu-Budha, Islam) dan tradisional, kemudian bertransformasi menjadi formal pada masa kolonial Belanda (sekitar 1854-1900-an) yang awalnya terbatas untuk bangsawan. Pendidikan formal berkembang melayani kepentingan Belanda, namun memicu kesadaran nasional melalui tokoh seperti Ki Hajar Dewantara.
Pendidikan sangat krusial di Indonesia sebagai fondasi utama membangun manusia unggul, berkarakter, dan berdaya saing untuk mencapai Indonesia Emas.
Pernyataan tersebut ditegaskan pemimpin redaksi media online JournalisNews.com sekaligus aktivis fakultas Hukum Universitas Battuta Abdul Halil,S.E di ruang kerjanya jalan Rumah Potong Hewan (RPH) No.307 Medan Deli, Sabtu 2 Mei 2026.
“Pendidikan mengatasi kebodohan, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang pekerjaan dan kesetaraan ekonomi. Ini mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21, karakter, dan teknologi,” ungkapnya.
Masih menurut Abdul Halil, dasar hukum utama pendidikan di Indonesia adalah Pasal 31 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban pemerintah membiayainya.
“Landasan ini diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pengelolaan, standar nasional, serta anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%,” jelasnya.
Seperti dikutip dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya, dengan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung program-program inovatif.
“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025.
“Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat ikut memperoleh pelajaran berkualitas tinggi.
“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” tutur Presiden.
Presiden turut menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden juga mengajak semua pihak, termasuk guru, untuk percaya pada komitmen pemerintah.
“Saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” ucap Presiden.
Liputan, Teguh Widodo
Kabiro Kota Binjai
