Tapteng, JournalisNEWS.com – Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara.
Sebab apapun motifnya tindak kekerasan itu jelas tidak bisa di benarkan, terlebih terhadap pekerja pers yang sedang bertugas. Insiden intimidasi kepada dua orang jurnalis yang berinisial R dan E seperti, yang dimuat di MEDIA -DPR.COM. Senin (29/5/2023), mendapat tanggapan dari beberapa pihak.
Berawal dari informasi warga, kapal ikan tanpa nama dan menggunakan bahan peledak akan bongkar di tangkahan ikan di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Tapteng.
Jurnalis mencoba konfirmasi kepada pemilik kapal ikan yang berinisial Acong. Dan menepis mengatakan,”kakak salah alamat nanya ke saya itu kapal punya si Raja,”kata Acong sembari menghubungi lewat selularnya seseorang.
Sementara ada yang mengaku dirinya adalah, Raja seraya berkata, bukan kapalku itu, silahkan kepada ucok, jangan buat ribut di tangkahan tokeku,”ucapnya sambil melotot seakan nerkam mangsanya.
Tak dinanya ada sekelompok preman yang diduga suruhan pemilik kapal ikan mendatangi dan mengelilingi kedua jurnalis dan melakukan intimidasi.
Melihat kondisi itu, kedua jurnalis memilih meninggalkan tangkahan ikan demi keselamatan diri.
Atas intimidasi tersebut, mendapat tanggapan dari beberapa kalangan salah seorang Wartawan Harian Sinar Indonesia Baru Helman Tambunan SH yang menyesalkan tindakan pelarangan atau menghalangi kegiatan peliputan berita yang dialami dua wartawati di Sibolga Tapteng.
Meski demikian Helman masih akan kroscek peristiwa yang melanggar undang-undang pers melibatkan pekerja kapal ikan tersebut. Namun apabila kejadiannya benar maka permasalahan itu harus masuk ke ranah hukum.
Jika demikian halnya maka, tidak ada kata tunggu. sebaliknya melangkah dengan menempuh jalur hukum, “kata Helman Tambunan SH yang mengaku bersedia mendampingi keduanya melapor ke polisi.
Selain Helman Tambunan SH, Kabiro MEDIA -DPR. COM, Tapanuli Pance mengatakan, Dewan Pers meminta semua pihak untuk menghargai para pengelola dan pekerja pers yang menjalankan tugas untuk kepentingan publik dengan, menyajikan karya jurnalistik.
Dewan pers tidak bisa menoleransi tindakan kekerasan tersebut. “Oleh karena itu, Dewan pers meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas dan menemukan pelakunya untuk mengetahui motif tindak kekerasan tersebut”, kata ketua Dewan Pers Ninik Rahayu press release Minggu (5/2/2023) menanggapi marak kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut Dewan Pers, ancaman terhadap insan pers akan semakin memperburuk keterbukaan informasi kemerdekaan pers yang menjadi salah satu ciri negara demokratis. Dewan pers menyerukan agar pelaku kekerasan tersebut menyadari bahwa konsekuensi tindakannya bisa mengganggu kemerdekaan berpendapat dan kohesi sosial di masyarakat.
Dewan Pers juga meminta pihak yang berwenang untuk memberi perlindungan dan penanganan selayaknya terhadap para jurnalis dan pekerja pers yang menjadi korban tindak kekerasan. Dewan Pers berharap masyarakat tidak main hakim sendiri bila berurusan dengan pemberitaan di media. Dewan Pers mempersilahkan semua pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan di media untuk mengadukan ke Dewan Pers.
Disisi lain, Dewan Pers juga meminta seluruh insan pers agar tetap senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik, penuh integritas dan bertanggung jawab sesuai kaidah etik pers dan UU Pers nomor 40 tahun 1999. Dewan pers mengingatkan kepentingan publik menjadi hal yang utama bagi kerja jurnalistik. (Maria Simangunsong A.md)
